Paripurna RAPBD Konsel.

ANDOOLO (SULTRAAKTUAL.COM) – DPRD Konawe Selatan menggelar rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, dan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Paripurna dilaksanakan di Hotel Plaza Kubra, Minggu (21/11/2021), dipimpin oleh Ketua DPRD Irham Kalenggo didampingi Wakil Ketua II Hj Hasnawati, serta dihadiri Anggota DPRD lainnya. Turut hadir Bupati Konawe Selatan beserta Sekda.

Dalam rapat tersebut, Dr. Sabrillah Taridala mewakili delapan fraksi menyampaikan Pandangan Umum atas RAPBD TA 2022. Dia menyampaikan bahwa pembahasan RAPBD hingga menjadi APBD merupakan salah satu tahapan dari seluruh rangkaian pengelolaan keuangan daerah, dalam mengimplementasikan kebijakan pendapatan daerah dan belanja daerah, sehingga dapat dilakukan penyesuaian2 terkait dengan suatu keadaan dan kondisi keuangan daerah serta dinamika masyarakat.

“Diskusi pembahasan RAPBD antara eksekutif dan legislatif, memungkinkan terciptanya standar distribusi dan alokasi anggaran secara merata, untuk memenuhi kebutuhan nyata dalam memberi pelayanan publik hingga periode tahun 2022,” lanjut politisi PKS tersebut.

Disampaikan, jumlah keseluruhan RAPBD Konawe Selatan TA 2022 adalah sebesar Rp 1.722.607.042.056.
RAPBD tersebut, masing-masing Pendapatan daerah sebesar Rp. 1.461.107.042.056, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dana Desa, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Lalu, Belanja Daerah sebesar Rp. 1.722.607.042.056, meliputi: Gaji dan Tunjangan, PNS, CPNS 2021, P3K Guru dan P3K Non-Guru, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), Belanja Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Tidak Terduga (BTT), serta Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Pembiayaan senilai Rp. 261. 500. 000. 000, yang berasal dari pinjaman daerah dalam rangka upaya Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan jumlah dana yang diusulkan sebesar Rp. 251.500.000.000., dan sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), sebesar Rp. 10.000.000.000.

“Fraksi-fraksi DPRD Konawe Selata, mengkritisi beberapa bagian mendasar, yang menjadi poin-poin penting, dan selanjutnya dituangkan menjadi masukan dan saran serta rekomendasi pandangan umum ini, antara lain SKPD harus disiplin dalam pengelolaan Belanja Program dan kegiatan, mencakup dari Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan hingga pada Pemantauan Program dan kegiatan,” katanya.

Selanjutnya, Pemab Konawe Selatan dalam mengalokasikan belanja daerah, harus lebih memprioritaskan pendanaan belanja yang bersifat wajib.

Berikut, Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Konawe Selatan harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Kab. Konsel, sebagaimana yang tertuang dalam regulasi yang mengaturnya. Pokir DPRD ini merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui Anggota DPRD sebagai penyambung aspirasi, untuk diperjuangkan pada pembahasan RAPBD.

Sementara itu, H Surunuddin Dangga, menyampaikan terhadap permasalahan tersebut, pemerintah daerah akan senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 dapat tepat sasaran dan tepat waktu.

“Mengenai pandangan fraksi-fraksi DPRD menyoroti tentang pemenuhan belanja wajib dan mengikat Tahun Anggaran 2022, pemda setiap tahunnya selalu memprioritaskan alokasi belanja wajib dan mengikat di antaranya, gaji dan tunjangan PNS, Askes dan BPJS, ADD, Belanja Mandatory Spending, bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang kesemuanya ini harus menjadi Belanja Prioritas dalam RAPBD Tahun Anggaran 2022,” tegasnya.

Sementara, terkait Program Usulan Masyarakat melalui DPRD (pokok-pokok pikiran) agar tidak dihilangkan ataupun dikurangi. Pemerintah Daerah tetap akan memperhatikan program yang berkaitan dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (usulan masyarakat) yang akan disesuaikan ke dalam program kerja OPD. “Namun hal ini tetap memperhatikan kemampuan dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah.” (rls/red)