Proses Mediasi oleh Polres Konawe Selatan terkait polemik pertambangan di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan antara PT Ifishdeco dan PT Group Bumi Mineral, Kamis (3/8/2023).

KONSEL (SULTRAAKTUAL.COM) – Kepolisian Resor Konawe Selatan (Polres Konsel) bakal melakukan penyelidikan terkait polemik pertambangan di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

Hal itu ditegaskan oleh Kasat Reskrim Polres Konsel, AKP Henryanto Tandirerung usai melakukan mediasi polemik pertambangan antara PT Ifishdeco dan PT Group Bumi Mineral (GBM) di Polres Konsel, Kamis (3/8/2023).

Polemik tersebut atas saling klaim antara dua perusahaan pertambangan antara PT Ifishdeco dan PT GBM akan keabsahan status izin pertambangan di Desa Lalonggasu dan Desa Palotawo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

Mediasi yang dilakukan Polres Konsel untuk menanyakan alas hak dasar yang dimiliki PT GBM akan aktivitas pertambangannya di dua desa itu.

“Kita menayakan alas hak dasar yang dimiliki dari PT GBM. Tapi dari alas hak yang kita tanyakan, setelah dikonfirmasi dari DPM-PTSP (Dinas Penamaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Provinsi dan Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi tidak ada alas hak yang diterbitkan,” terang Henryanto usai mediasi.

Lanjut dia, terkait alas hak dari PT Ifishdeco pihaknya sudah menanyakan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Konawe Selatan. Dimana Hak Guna Usaha (HGU) PT Ifishdeco masih sah sampai tahun 2041. Sehingga permasalahan tanah akan dibahas lebih lanjut antara pemilik lahan dan PT Ifishdeco.

Lebih jauh Henryanto menuturkan kalau tanpa memiliki alas hak dan tanpa memiliki dasar untuk melakukan pertambangan maka itu bisa dikatakan ilegal.

“Karena dasar kita untuk melakukan pertambangan harus jelas. Harus punya izin,” tuturnya.

Izin dimaksud, kata dia, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB).

“Kalau IUP aktif dan muncul di MODI (Minerba One Data Indonesia) dan sudah keluar RKAB baru bisa melakukan pertambangan,” jelasnya.

Dia menegaskan tindak lanjut Polres Konawe Selatan akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terkait tindakan PT GBM.

“Karena sebagaimana kita ketahui dalam proses itu sesuai dengan aturan yang ada. Termaksud didalam Undang-Undang Cipta Kerja disitu sudah mengatur apa-apa saja yang termaksud kegiatan pertambangan dan begitupula dengan tambang ilegal kategorinya seperti apa,” ujarnya.

Perwira Tiga Balak Dipundak ini menambahkan pihaknya akan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan perbuatan pertambangan tanpa dokumen sah untuk mencegah terjadinya illegal minning di Konawe Selatan.

“Tindakan kami jelas melakukan upaya hukum. Kalau tidak ada alas hak dan aturan mengenai itu jelas kami tindakan hukum,” tegas Henriyanto.

Sayangnya upaya mediasi yang dilaksanakan tersebut, dipimpin Kasat Reskrim Polres Konsel AKP Hendriyanto Tandirerung itu diwarnai dengan adanya aksi Walk out dari pihak PT GBM yang dikoordinir Direkturnya Askiran Razak.

Aksi Walk Out tersebut dilakukan, ketika sejumlah pihak seperti DPM-PTSP Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diwakili, Asmawati menyebut PT GMB tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), RKAB dan lainnya, termasuk jika izin-izin yang dimaksud tidak pernah dikeluarkan oleh DPTSP Sultra.

Begitu juga dengan pihak ESDM Sultra, Nining menyebut, bila PT GBM yang hendak melakukan eksplorasi di wilayah IUP dan HGU PT Ifishdeco tidak ditemukan adanya izin, meski pihak PT GBM telah mengantongi Nomor Indul Berusaha (NIB), dan juga belum tercatat di Minerba One Data Indonesia (MODI).

Dia mengatakan PT GBM yang hendak melakukan eksplorasi di wilayah IUP dan HGU PT Ifishdeco tidak ditemukan adanya izin, meski pihak PT GBM telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), dan juga belum tercatat di Minerba One Data Indonesia (MODI).

“Di kami tidak menemukan adanya izin untuk PT GMB untuk aktifitas pertambangan dengan melakukan kegiatan eksplorasi,” ujarnya.

Sementara itu Direktur PT Ifishdeco Muhammad Ishaq mengaku sangat mengapresiasi atas mediasi yang dilakukan oleh pihak Polres dan dihadiri sejumlah pihak, termasuk dari tokoh tokoh masyarakat di wilayah sekitar pertambangan PT Ifishdeco.

“Saya kira ini merupakan langkah yang baik. Karena dengan sesi mediasi ini, semua pihak dapat mengetahui dengan jelas bahwa PT GBM tidak memiliki legalitas sesuai ketentuan sebagaimana dijelaskan oleh instansi yg berkompeten dalam hal ini,” paparnya.

Tentu, lanjutnya, ini menjadi kewenangan dari aparat keamanan untuk melakukan tindakan sesuai hukum apabila ada perusahaan yang melakukan aktifitas tanpa memiliki ijin yang lengkap.

“Dari sisi PT Ifishdeco dengan tegas juga melarang mereka masuk ke kawasan HGU Ifishdeco sesuai UU No. 03 Tahun 2020 Pasal 135 bahwa pemegang IUP eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Apalagi perusahaan tersebut tidak memiliki legalitas yang lengkap. Kami juga berharap agar tidak ada lagi gesekan yang akan berimplikasi terhadap masyarakat,” ungkapnya dihadapan awak media.

Sayangnya, awak media tidak dapat melakukan wawancara bersama pihak PT GBM akibat aksi walk out yang dilakukan sebelum mediasi berakhir. (RED/SAC)