Massa yang mengatasnamakan LIRA Konawe Selatan menyorot kinerja KPU wilayah IV Konsel saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Ketua Komisi I DPRD Konsel, Budi Sumantri didampingi anggota DPRD Konsel, Wawan Suhendra, di DPRD Konawe Selatan, Rabu (1/2/2023).

KONSEL (SULTRAAKTUAL.COM) – Rerkruitmen salah satu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wilayah IV Kabupaten Konawe Selatan disinyalir terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Dimana rekruitmen badan adhoc wilayah IV Konawe Selatan yang meliputi Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Kolono, Kolono Timur dan Kecamatan Laonti merupakan kordinator wilayah (korwil) Komisioner KPU Konawe Selatan, Sakirman S.Pd.

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Konawe Selatan dan massa yang mengatasnamakan Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Konawe Selatan, Rabu (1/2/2023).

Komisi I DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menerima Aspirasi Masyarakat (LIRA) tentang Penolakan Pengumuman hasil Seleksi PPS dan PPK yang dilaksanakan KPU Konawe Selatan.

RDP itu diterima dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Konawe Selatan, Budi Sumantri dan dihadiri anggota DPRD Konawe Selatan, Wawan Suhendra.

Salah satu indikasi dalam RDP tersebut, kordinator lapangan (Korlap) LIRA, Adi Mangidi mengatakan bahwa diduga adanya salah satu anggota PPK Kecamatan Moramo Utara yang masih tercatat namanya dalam SIPOL.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I Budi Sumantri mengatakan, dengan adanya asumsi masyarakat bahwa penerimaan badan adhoc yang tidak sesuai aturan akan dijawab oleh KPU Konawe Selatan.

“RDP akan kembali kita laksanakan pada hari Senin 6 Februari 2023 bersama dengan KPU Konawe Selatan. Oleh karena itu apa yang menjadi aspirasi untuk menyiapkan data yang akurat agar informasi yang disampaikan berimbang,” ungkap Budi sapaannya.

Menyikapi tudingan massa yang mengatasnamakan LIRA Konawe Selatan, Komisioner KPU Konawe Selatan yang merupakan korwil di Kecamatan Moramo Utara, Sakirman S.Pd yang dikonfirmasi malui pesan WhatsApp menuturkan dirinya sejauh ini belum mendapat informasi itu.

“Tetapi dimungkinkan Namax trdapat disipol dan jika trjadi maka yg bersangkutan harus mmbuat surat prxataan Ats dicatutx namax kpda partai slanjutx partai Mbuat surat peryataan mengakui n mencatut nama yg bersangkutan…Klu peserta mellkan demikian maka dpt dxatakan mmnuhi syarat administrasi,” tulis Sakirman dalam pesan whatsAppnya.

Hal itu, kata dia, sesuai keputusan KPU RI yang tertuang dalam KPT KPU RI 534 poin 8.

Bunyinya, surat pernyataan bermaterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon anggota PPK, PPS, dan KPPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon anggota PPK, PPS dan KPPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

“Saat plaksanaan tdk ada komplain…. Jika ada tanggapan masyarakat diskusikan bersama dgn Kwan2 komisioner lainx. Saat proses rekrutmen jg jga ga ada…,” tulisnya.

Sakirman justeru melempar jika kalau perekrutan badan adhoc konfirmasinya kepada pemangku divisi SDM atau ketua KPU.

“Klu ppk Morut yg trpilih tdak ada yg trdaftar disipol. Surat keberatan dicatutx namax dipartai, kmudian partai mmbuat surat perxataan ….,” tulisnya dalam balasan chat WhatsApp. (RED/SAC)