LM Rajab Jinik

KENDARI (SULTRAAKTUAL.COM) – Ketua Komisi III LM Rajab Jinik D, S.Sos., M.Hum. merespon terkait Vidio viral yang mempertontonkan aksi siswa sekolah dasar (SD) Negeri 30 Kendari yang melakukan aksi joget remix usai pelaksanaan acara perpisahan Sabtu, 11 Juni 2023.

Menurut Rajab, Pengawasan sekolah harus lebih diperketat karena Vidio viral yang mempertontonkan anak SD joget joget remix seperti itu mau diapakan pun tidak ada sisi benarnya bahkan euforia kelulusan siswa SD pun tidak seperti itu.

“Mereka itu anak SD tidak bisa kita ajarkan dengan cara yang seperti itu karena hal itu hanya bisa dikonsumsi oleh orang dewasa,” kata LM Rajab Jinik.

Hal tersebut lanjut Rajab, menjadi imbauan bagi semua sekolah agar hal tersebut tidak kembali terulang dan ketika kembali terulang maka DPRD akan mengambil sikap tegas.

“Kita imbau agar tidak terjadi lagi hal hal seperti ini, karena di SD itu adalah tempat diajarkan karakter baik bukan yang buruk, musik remix seperti itu konsumsi orang dewasa dan kesannya tidak bagus untuk anak SD,” ucapnya.

Karena kasian anak anak kita yang masih suci dan masih putih dikenakan dengan hal hal seperti itu dan itu bisa terbawa kedepannya dan kita tidak ingin hal yang sama kembali terjadi di kemudian hari.

“Makanya kita minta Dikmudora Kota Kendari selesaikan hal itu dan memastikan kedepannya tidak ada lagi kejadian yang sama dikemudian hari,” jelasnya.

Politisi Partai Golkar ini juga bilang, ketika kedepankan pihak sekolah atau komite ingin melaksanakan acara perpisahan silahkan saja tapi bahwa jangan memasukkan hal hal negatif seperti itu.

“Kita akan bicara dengan Dikmudora agar segera mengeluarkan imbauan agar kedepannya tidak terulang lagi aksi aksi tidak terpuji seperti kemarin,” tegasnya.

Lanjut kata Rajab, Komite benar mitra sekolah namun pihak komite harus mengikuti aturan yang berlaku didalam sekolah karena sekolah tersebut merupakan pendidikan formal bukan non formal.

Rajab juga mengingatkan, dirinya tidak ingin mendengarkan isu isu ketika anak SD dibebani dalam pelaksanaan acara perpisahan karena sekolah di Indonesia semua sudah gratis.

“Di APBD kita itu 21% bahkan lebih kita anggaran untuk dunia pendidikan sama juga di APBN dan DPRD juga komitmen mengadakan biaya siswa jadi jangan sampai imagenya tidak bagus,” tutup pria kelahiran Kabupaten Muna ini. (SAC)

Reporter: Rikal Kisman