Rombongan Komisi III DPRD Kendari bersama Dikmudora berkunjung ke SDN 70 Kendari.

KENDARI (SULTRAAKTUAL.COM) – Rombongan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari melalukan kunjungan kerja di sekolah dasar negeri (SDN) 70 Kota Kendari guna melihat langsung kondisi bangunan dan persoalan lahan yang terjadi di sekolah tersebut.

Komisi III yang dipimpin langsung Ketua Komisi III LM Rajab Jinik bersama La Ode Ali Akbar, Hasbulan, Hetty Saranani, Jabal Al Jufri didampingi langsung oleh kepala dinas pendidikan Kepemudaan dan olahraga (Dikmudora) Kota Kendari Saemina.

LM Rajab Jinik mengatakan, setelah melaksanakan kunjungan pihaknya menemukan 2 persoalan yang terjadi di SDN 70 Kendari yakni persoalan bangunan dan juga persoalan pembebasan lahan.

Menurutnya, alasan Pemkot Kendari belum melakukan pembangunan terhadap sekolah tersebut dikarenakan masih ada warga yang mengklaim memiliki lahan di SDN 70 Kendari.

“Makanya kita minta Dikmudora untuk memgclearkan persoalan tersebut dan jika memang itu adalah hak masyarakat ya kita harus bayarkan Pemkot harus bertanggung jawab untuk itu, namun kalau bukan ya berarti kita tegakan aturan alias tidak ada klaim mengklaim,” kata LM Rajab Jinik.

Politisi Partai Golkar ini juga menjelaskan, pihaknya memberikan waktu selama 2 bulan kepada Dikmudora Kota Kendari untuk menuntaskan persoalan tersebut sehingga pihaknya bisa memberikan perhatian terhadap bangunan tersebut.

“Kita pikir tadi hanya masalah infrastruktur namun ternyata ada masalah lain dan selama ini Pemkot sudah berinisiatif untuk membenahi bangunan tersebut namun ada halangan dari pihak masyarakat tersebut,” pungkasnya.

Ditempat sama, Kadis Dikmudora Kendari Saemina menuturkan, SDN 70 Kendari bakal mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota, namun adanya permasalahan lahan di sekolah tersebut maka bantuan itu ditunda sementara.

“Sudah ada CSR kemarin untuk membantu Sekolah ini. Tapi rapat tadi itu kita selesaikan dulu pembebasan lahan di sini,” ujarnya.

Saemina menyebut, menurut pemilik lahan yang dihibahkan seluas 1.400m. Namun lanjut dia, didalam sertifikat lahan itu seluas 1.544m.

“Setelah penyelesaian tanah baru akan bicarakan soal pembangunan infrastrukturnya,” pungkasnya. (SAC)

Reporter: Rikal Kisman